Wamentan Saleh Mustafa Siap Perkuat Kedaulatan Pangan dan Berantas Mafia Pangan

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional. Bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan seluruh pemangku kepentingan, ia akan mendorong percepatan program pertanian, termasuk pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Wamentan Saleh mengatakan penugasan yang diterimanya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia memastikan arahan Presiden telah diterima dan kini tinggal diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.

“Ini merupakan tugas negara yang harus kita laksanakan. Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Mentan dan saya. Selanjutnya, kita tinggal menjalankan arahan tersebut bersama-sama,” ujar Saleh, Senin (5/10).

Menurutnya, tantangan mewujudkan kedaulatan pangan ke depan tidak ringan. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membuka lahan pertanian, dan memastikan kesejahteraan petani menjadi bagian penting dari agenda pembangunan.

“Pesan Presiden, tugas ke depan cukup berat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian harus bekerja bersama untuk membangun kedaulatan pangan. Pembukaan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi hal penting yang harus kita dorong,” katanya.

Wamentan Saleh menekankan, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan petani. Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain memperkuat produksi, Wamentan Saleh menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik mafia pangan yang berpotensi mengganggu tata kelola dan merugikan masyarakat.

Menurutnya, pemberantasan mafia pangan harus dilakukan secara tegas melalui proses hukum yang profesional, dengan tetap mengedepankan pembuktian dan ketentuan perundang-undangan.

“Pemberantasan mafia pangan harus mengedepankan penegakan hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun, penindakan juga harus didasarkan pada bukti yang kuat agar proses hukum berjalan secara tepat dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menilai, pembenahan tata kelola pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Dengan demikian, upaya mewujudkan kedaulatan pangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga menciptakan sistem pangan yang sehat, adil, dan berpihak kepada petani serta konsumen.

Wakil Menteri Pertanian periode 2024–2026, Sudaryono, menilai Saleh Mustafa bukan sosok baru dalam upaya pembangunan pertanian nasional. Pengalamannya saat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad) membuatnya telah memahami koordinasi lintas sektor dalam mendukung program swasembada pangan.

Sudaryono menjelaskan, keterlibatan TNI dan Polri selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda swasembada pangan. Dalam kapasitasnya sebagai Wakasad, Saleh Mustafa juga aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti berbagai urusan pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran.

“Kami meyakini Pak Saleh sudah memahami dunia pertanian. Saat menjabat Wakasad, beliau aktif berkoordinasi dan menindaklanjuti berbagai program pertanian bersama Pak Mentan. Jadi, beliau bukan orang baru di lingkungan pertanian,” ujar Sudaryono.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah di bidang pertanian dan pangan.

Kementerian Pertanian terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produksi, memperluas lahan pertanian, menjaga tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui kerja bersama dan pelaksanaan arahan Presiden secara konsisten, pemerintah berupaya menjaga swasembada pangan berkelanjutan dan memperkokoh kedaulatan pangan nasional.